Masa Depan Pendidikan di Tangan M. Nuh

Konfigurasi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang dipimpin oleh SBY dan wakilnya Boediono kembali berubah, meskipun 9 dari 34 menteri merupakan wajah lama yang tetap dipilih SBY untuk membantu kinerja pemerintahannya. Salah satu menteri yang tetap dipilih SBY adalah Mohammad Nuh, namun dalam KIB jilid II ini, M. Nuh tidak lagi ditempatkan sebagai menkominfo, tetapi diamanahkan untuk menjabat sebagi menteri pendidikan nasional (mendiknas).

Melihat latar belakang dari M. Nuh, sepertinya SBY dan wakilnya Boediono tidak asal-asalan dalam memilih menteri pendidikan, mengingat menteri pendidikan merupakan menteri terbesar dalam menerima anggaran, yakni sekitar 20% dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tidak banyak orang dari berbagai kalangan yang berpandangan negatif atas diangkatnya M. Nuh sebagai menteri pendidikan. M. Nuh merupakan orang lapangan yang banyak “makan garam” dalam merasakan dunia pendidikan. Pengalaman berorganisasi semasa muda merupakan prestasi tersendiri bagi M. Nuh. Sebagai dosen dan rektor di ITS Surabaya, adalah pengalaman nyata yang pernah dialami M. Nuh dalam mengurusi dunia pendidikan.

Pendidikan merupakan pilar utama dalam memajukan peradaban bangsa ke arah yang lebih baik. Pendidikan harus mampu membangun karakter anak bangsa (generasi penerus) yang mempunyai daya saing global, baik dalam bidang sains, teknologi, agama, dan budaya. Hal ini merupakan tuntutan dari perkembangan zaman yang tidak lagi mengenal batas, ruang dan waktu. Jika tidak, maka bangsa Indonesia akan ketinggalan dengan bangsa lain, khususnya Negara tetangga.

Tidak hanya itu, pendidikan juga harus mampu melahirkan siswa atau mahasiswa yang visioner, berakhlak mulia, memiliki jiwa leadership dan entrepreneurship. Dan semua itu harus seinergi, percuma saja jika memiliki jiwa leadership namun miskin dengan akhlak yang mulia. Pendidikan di sekolah menengah maupun Perguruan Tinggi jangan hanya meluluskan siswa atau mahasiswa yang siap bekerja, namun yang lebih penting adalah meluluskan peserta didik yang sudah siap membuka pekerjaan. Sungguh ironis, jika kualitas pendidikan semakin maju, namun tetap diiringi dengan jumlah pengangguran yang terus meningkat.

Inilah yang menjadi tantangan mendiknas baru, M. Nuh. Sebagai menteri yang menahkodai pendidikan di Indonesia, sudah menjadi kewajiban bagi M. Nuh untuk membenahi permasalahan-permasalahan mendasar yang terus mewarnai dunia pendidikan di Indonesia. Belum meratanya pendidikan, bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dinilai banyak penyimpangan, UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang menuai banyak kontroversi, bangunan gedung sekolah yang tak layak huni, hingga sulitnya mencetak guru professional merupakan persoalan konvensional yang melanda dunia pendidikan Indonesia yang belum juga dituntaskan.

Capabilitas dan kepercayaan M. Nuh butuh pembuktian nyata dari rakyat. Mampukah M. Nuh meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia?, sebuah pertanyaan menantang bagi M. Nuh. Speed of action M. Nuh dalam mengemban amanah ini harus mengarah pada cita-cita luhur yang akan mengantarkan bangsa ini lebih bermartabat, tentunya melalui pendidikan. Bukan zamannya bagi M. Nuh untuk menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power), karena rakyat Indonesia sekarang sudah cerdas dalam mengawal segala bentuk kebijakan yang dibuat oleh pejabat tinggi negara (pemerintah).

Memang butuh waktu, tidak cukup hanya dengan 100 hari bahkan 1 atau 2 tahun sekalipun. Perlu perencanaan, strategi dan konsep yang matang dalam mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, dengan jutaan anak didik yang sedang menikmati dunia pendidikan, mulai dari bangku sekolah hingga Perguruan Tinggi.

Kinerja M. Nuh dalam mendisain sistem pendidikan memang menentukan nasib dunia pendidikan di Indonesia kedepan. Apakah dapat meningkatkan kualitas pendidikan atau tidak?, butuh waktu untuk menjawabnya.